Sorong Papua | Liputan.onenews.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad melantik pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi, yang sangat di sayangkan prosesi pelantikan tersebut, tidak dilaksanakan di Kota Sorong, maupun wilayah lainnya di Papua Barat Daya.(20/5/2023)
Menanggapi proses pelantikan pejabat papua barat daya, yang di laksanaka di luar provinsi papua barat daya, Ketua GMNI Kota Sorong Angky Dimara, berikan Kartu kuning sebagai tanda peringatan kepada PJ Gubernur Papua barat daya.
"Saya dan pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Sorong, berikan tanda peringatan kepada PJ Gubernur Papua Barat Daya," ucap Angky selaku ketua GMNI kota sorong.
Lanjut Angky, Pihaknya menyampaikan seharusnya proses Pelantikan pejabat papua barat daya, yang seharusnya di lakukan di provinsi papua barat daya, agar bisa di saksikan langsung oleh masyarakat.
"bukan pelantikan di luar papua barat daya, baru kirim berita ke masyarakat di papua barat daya.Pemimpin seperti ini memang kurang ajar dan tidak tau diri," tegas angky
Ketua GMNI kota Sorong, ia Menduga bahwa Pj Gubernur, sedang berselingkuh dengan oknum-oknum tertentu.
"saya ketua GmnI Kota sorong menduga Pj Gubernur sedang berselingkuh dengan oknum - oknum atau kelompok tertentu, dalam rangka menitipkan orang orang dri kelompok/oknum tertentu untuk menjadi pejabat. sehingga pelantikannya harus di lakukan di luar Provinsi Papua barat Daya, demi menghindari adanya gelombang aksi protes," tuturnya
Pihaknya menilai bahwa karakter dan mental Pj Gubernur Papua Barat Daya, begitu kurang baik, dan awalnya PJ Gubernur mulai memimpin ketua GMNI itu mengatakan Pj Gubernur perna di tolak oleh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya.
"Dari sini kita bisa tau mental dan karakter kepemimpinannya tidak bagus, Pj gubernur harusnya sadar bahwa dari pertama beliau datang ke papua barat daya, saja sudah ada banyak penolakan jadi harusnya untuk mengambil hati masyarakat, provinsi papua barat daya, bukan ambil hati kelompok kelompok tertentu," tandasnya
"jika pelantikan itu di laksnakan di sini maka pasti hemat biaya, tapi kalo sudah di lakukan di luar berarti anggarannya besar demi untuk melantik manusia manusia yang belum tentu kerjanya juga benar setelah di lantik. Pj Gubernur papua barat daya, jangan bikin onar di provinsi ini, kalo tidak mampu ya mundur masih ada orang lain yang bisa memipin selain anda," papar Angky
Ketua GMNI meminta agar PJ Gubernur segera terbuka kepada masyarakat Kami Minta Pj Gubernur, kepada masyarakat provinsi Papua Barat Daya.
"Kami minta agar segera Terbuka ke masyarakat provinsi papua barat daya, terkait pelantikan yang di lakukan di luar provinsi papua barat daya," tutup Angky
( Red** )
Social Header