Sulawesi Tenggara | Liputan.onenews.co.id - Pemuda hari ini sudah hilang dari marwah perjuangan itu, sebab sudah banyak perjuangan yang di gaungkan oleh pemuda, kini dilihat bukan seberapa besar dampak perubahan dari hasil perjuangan itu melainkan yang dilihat hari ini hanyalah seberapa besar isi amplop yang diberikan.
Dan menjadi problematika dalam kader HMI Mpo yang dimana tekanan moral aksi 86 sangat merusak moralitas kader bangsa yang akan melahirkan karakter karakter korupsi HMI Mpo cabang Kendari raya sangat penting menjaga moralitas kader di Sulawesi tenggara ini
Yang dimana terjadinya kelompok kelompok mengatas namakan suara masyarakat akan tetapi semua itu hanyalah tipu muslihat yang dimana akan selesai perkara itu di atas meja bundar pejabat alias amplop coklat yang menentukan selesai nya perkara masyarakat.
Karakter kader tersebut tentunya tidak instan didapatkan, melainkan telah melalui proses yang panjang seperti jenjang training, doktrin ideologi organisasi, serta kebiasaan yang diadaptasi dari rekayasa lingkungan organisasi.
Nilai-nilai yang direfleksikan dari Khittah Perjuangan HMI yang termuat dalam Konstitusi HMI menjadi landasan gerak dari setiap kader. Ada hal menarik yang membedakan antar HMI dan organisasi mahasiswa lainnya bahwa HMI memiliki sifat Independensi yang kemudian terklasifikasi menjadi 2 diantaranya ; 1) Sifat Independen HMI ; dan 2) Sikap Independen Kader HMI.
Secara etimologi, independen berasal dari bahasa Inggris independent yang berarti bebas atau merdeka. Hal tersebut sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti berdiri sendiri, berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, dan bebas. Ada yang berpendapat bahwa independen artinya tidak memihak kepada siapapun, sedangkan dalam dunia politik independen diartikan tidak berafiliasi dengan partai politik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa independen adalah suatu sikap dan tindakan yang didasarkan atas kebebasan, kemandirian tanpa paksaan dan keberpihakan kepada salah satu pihak.
mengenai Politik identitas masih menjadi isu baru di Indonesia. Walaupun pada dasarnya aspek-aspek tersebut telah ada sejak lama, efek yang ditinggalkan baru dirasakan belum lama ini. Apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang mencari massa oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, para elite politik menggunakan kesamaan suku, agama, ras dan etnik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Berangkat dari pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu, dapat kita pahami bahwa imbas dari adanya politik identitas ini begitu hebat. Efek langsung dari peristiwa tersebut tentu saja sangat terasa ketika masa pemilu presiden 2019. Dalam peristiwa tersebut, begitu banyak isu bernuansa politik identitas yang beredar di masyarakat, terutama melalui sosial media. Dimana hal itu tentu saja berbahaya karena berpotensi menggiring opini masyarakat.
Stasiun televisi nasional di Jawa Timur dengan program Rumah Demokrasi mengangkat tema tentang ‘Waspada Identitas Politik’ dengan pembawa acaranya Winda Gisela dan menghadirkan narasumber salah satunya adalah Rektor Universitas Ma Chung, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, SE., M.Si.
Winda Gisela selaku pembawa acara membuka acara dengan menyampaikan sekilas tentang politik identitas “kita tahu bahwa politik identitas menjadi suatu hal yang banyak digunakan oleh partai politik dan elite politik dengan strategi untuk mendulang suara, kesamaan etnis, suku, agama selalu digunakan untuk mendapat dukungan dari masyarakat, apakah sebenarnya politik identitas harus kita waspadai saat pemilu 2024? Hal inilah yang akan menjadi pembahasan dengan narasumber di program Rumah Demokrasi”.
Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, SE., M.Si menyampaikan bahwa identitas berupa sosok seseorang dengan suku, agama atau identitas lainnya sangat penting sebagai pencitraan. Namun, apabila identitas tersebut dikelola secara sengaja dan ada unsur politisasi untuk kepentingan pribadi, kelompok partai dalam rangka strategi untuk kemenangan pemilu merupakan hal yang perlu diwaspadai.
Populisme pada politik identitas sangat potensi ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ingin memecahbelah persatuan indonesia. Tugas bagi bangsa ini adalah meminimalisir bahkan menghilangkan politik identitas yang bersifat negatif.
Indikasi-indikasi yang muncul akibat politik identitas harus langsung ditangani. Selain itu, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai elite politik dan oknum tokoh agama agar memanfaatkan perbedaan suku, agama, ras menjadi politik identitas.
Politik identitas berbasis agama yang digunakan dalam kampanye politik juga akan menciptakan jurang pemisah antar kelompok umat beragama di Indonesia
HMI Mpo Cabang Kendari raya menjadi penengah dalam kondisi sektoral politik identitas yang menjadi moralitas buruk dalam masyarakat berpolitik praktis menjadikan suku, ras, sebagai ajang perpolitikan di Sultra maka dengan hari ini HMI Mpo Cabang Kendari raya merubah pola pikir pelajar dalam pergerakan manuver politik identitas menjadi politik kebangsaan yang akan merubah sektoral politik lebih baik di mata anak bangsa kita
HMI cabang Kendari raya akan selalu mengawal moralitas politik kebangsaan Indonesia yang menjadi penengah dalam isu politik identitas yang sangat buruk HMI Mpo Cabang Kendari raya selalu menghimbau masyarakat untuk melakukan manuver-manuver Politik kebangsa dan menjaga wilayah Sulawesi tenggara menjadi penengah dalam kondisi peta politik yang buruk.
(@Red.**)
Social Header